Hari HAM dan Aksesibilitas Penyandang Cacat

Dikirim oleh At_Fahmi_el-Saerodji – pada Thursday, 11 December 2008

Sumber:

http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=917

Tanggal 3 Desember telah ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca) dan 10 Desember sebagai Hari Internasional Hak Asasi Manusia. Hak penyandang cacat adalah termasuk bagian dari hak asasi manusia. Undang-undang No. 4 tahun 1997 menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Maka pertanyaan yang muncul adalah : “Apa hak-hak para penyandang cacat?” “Darimana asalnya kewajiban tersebut untuk pemenuhan penyandang cacat?” “Dan sejauh mana kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam menjamin aksesibilitas para penyandang cacat?” Tulisan ini berusaha sedikit mengulas tentang beberapa pertanyaan di atas.

Definisi Penyandang Cacat dan Aksesibilitas Penyandang Cacat Menurut Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan / atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; dan (c) penyandang cacat fisik dan mental.

Sedangkan yang dimaksud aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1997 adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Definisi di atas tak jauh berbeda dengan definisi dalam Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975) yang menegaskan bahwa penyandang cacat (disabled persons) means any person unable to ensure by himself or herself, wholly or partly, the necessities of a normal individual and/or social life, as a result of deficiency, either congenital or not, in his or her physical or mental capabilities.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975) bahwa penyandang cacat berhak untuk memperoleh upaya-upaya (dari pihak lain) yang memudahkan mereka untuk menjadi mandiri/ tidak tergantung pada pihak lain. Mereka juga berhak mendapatkan pelayanan medis, psikologis dan fungsional, rehabilitasi medis dan social, pendidikan, pelatihan ketrampilan, konsultasi, penempatan kerja, dan semua jenis pelayanan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilannya secara maksimal sehingga dapat mempercepat proses reintegrasi dan integrasi social mereka.Selanjutnya, dalam pasal 5 Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 1993 menjelaskan bahwa Negara harus mengakui dan menjamin aksesibilitas para penyandang cacat melalui dua hal yakni: Pertama, menetapkan program-program aksi untuk mewujudkan aksesibilitas fisik penyandang cacat; dan kedua, melakukan upaya-upaya untuk memberikan akses terhadap informasi dan komunikasi para penyandang cacat.Untuk mewujudkan langkah tersebut, negara dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan seperti menghilangkan hambatan-hambatan fisik para penyandang cacat, termasuk dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan dan hukum yang mengatur dan menjamin akses penyandang cacat terhadap perumahan, gedung, transportasi publik, jalan dan semua lingkungan fisik lainnya. Kiranya juga perlu di catat bahwa pelayanan atas semua kebutuhan para penyandang cacat agar bisa setara dengan manusia lainnya bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan menjadi tugas bersama pemerintah dan masyarakat secara umum.

Pemerintah tentunya diharapkan menjadi pemicu sekaligus pemacu terciptanya suasana dan iklim yang ramah terhadap para penyandang cacat. Regulasi Pemerintah berkaitan dengan Hak-hak Penyandang Cacat Undang-undang No. 4 tahun 1997 menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh : (1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (2) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan , pendidikan, dan kemampuannya; (3) perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; (4) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (5) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan (6) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan di dalam UU No. 4/1997 pasal 10 tentang Penyandang Cacat dan PP No. 43/1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dinyatakan bahwa (1) Kesamaan kesempatan penyandang cacat pada aspek kehidupan dan penghidupan, dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas, (2) Penyediaan aksesibilitas untuk menunjang penyandang cacat dapat hidup bermasyarakat, (3) Pada ayat 1 dan 2 dinyatakan penyediaan aksesibilitas oleh pemerintah beserta masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Di dalam UU No. 4/1997 pasal 29 juga telah tercantum tentang sanksi administrasi bagi (1) Siapapun yang tidak memberi kesempatan serta perlakuan yang sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana termaktub dalam pasal 12; (2) Bentuk, jenis dan tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur melalui PP. Selain pemerintah melalui Departemen Sosial telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, yang Isinya menyerukan kesamaan kesempatan dan penyediaan aksesibilitas yang berbentuk nonfisik dan fisik. Untuk aksesibilitas fisik Departemen PU juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor : 468/KPTS/1998 tanggal 1 Desember 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan. Untuk lebih memaksimalkan lagi maka dikeluarkan Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia No. A/A164/VIII/2002/MS, tanggal 13 Agustus 2002 yang menyatakan agar setiap upaya penyediaan aksesibilitas yang berbentuk nonfisik dan fisik dapat dikoordinasikan pelaksanaannya, yang meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Penyediaan fasilitas/ aksesibilitas penyandang cacat pada gedung dan sarana umum seperti yang telah dilaksanakan oleh sebagian instansi/lembaga di Indonesia; (2) Pembangunan gedung baru agar disediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat dengan memperhitungkan proses rancangbangun sesuai Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 tanggal 1 Desember 1998.

Dari pengamatan secara sekilas dan dari beberapa sumber tampaknya sudah mulai banyak dijumpai beberapa bangunan ataupun fasilitas umum yang memberikan apresiasi atau ramah terhadap para penyandang cacat seperti, bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) Palembang yang diperlengkapi dengan lift khusus dan toilet khusus untuk penyandang cacat, Di Stasiun Kereta Api Gambir di Jakarta telah dipasang telepon umum yang ketinggiannya disesuaikan dengan tinggi pemakai kursi roda sehingga yang bersangkutan dengan mudah dapat memakai telepon tanpa bantuan orang. Juga disediakan lift dengan ruang di mana kursi roda dapat bergerak leluasa dan pintu lift yang lebar, yang memudahkan orang yang menyandang cacat mencapai lantai yang berbeda, kemudian pemerintah kabupaten Enrekang juga sudah menyiapkan segala bentuk kebutuhan melalui penyediaan aksesibiltas, baik itu berbentuk fisik maupun non fisik bagi penyandang cacat, baik berupa pembangunan-pembangun fisik, seperti jalan umum, angkutan umum dan bangunan-bangunan lainnya, maupun nonfisik yang bisa berbentuk pelayanan informasi dan pelayanan khusus, seperti pemberian kursus menjahit, bantuan ternak seperti kambing, serta memberikan alat-alat musik. Dari situ jelas bahwa geliat apresiasi terhadap penyandang cacat mulai semakin marak ada dimana-mana baik dari pemerintah maupun masyarakat umum.Dengan realita sebagaimana tersebut diatas maka selanjutnya adalah tinggal para penyandang cacat itu sendiri yang perlu menyadari akan haknya agar tidak lagi hidup dari belas kasihan dan bantuan pihak lain yang membuat penyandang cacat mudah dikendalikan orang lain, tetapi mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendak sendiri. Menurut Inge Komardjaja, Peneliti pada Puslitbang Permukiman Departemen Kimpraswil, bahwa penerimaan penyandang cacat dalam suatu komunitas lebih penting daripada membuat bangunan publik dan trotoar yang aksesibel. Meski demikian, penyediaan fasilitas yang bebas hambatan dapat menjadi cara untuk mengomunikasikan kepada masyarakat umum tentang eksistensi dan kebutuhan khusus mereka yang mobilitas fisiknya terbatas.Peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang cacat tak dapat diabaikan. Tetapi, di atas segalanya adalah si penyandang cacat sendiri yang harus bangkit dan memiliki kemauan untuk maju. Tandon (1995) mengatakan, “the force of change is inside oneself; outsiders can only provide ’enabling conditions’. No more”. Artinya, penyandang cacat sendirilah yang harus bangkit dan mempunyai keinginan kuat untuk berkembang; tidak hanya berdiam diri menunggu bantuan. Di tengah keterbatasan fisik, ia bisa mencapai taraf hidup lebih baik.Lebih lanjut, Inge Komardjaja, menjelaskan bahwa Penyandang cacat harus menunjukkan kemampuan dan kemauan dulu sebelum menuntut hak mereka. Pemerintah dan organisasi-organisasi hanya dapat memberi fasilitas dan bantuan, tetapi untuk mengembangkan potensi pribadi, hanya dirinya yang menjadi kunci.

Beberapa penyandang cacat telah mencapai taraf kehidupan yang boleh dikata cukup berhasil dan tidak kalah dengan orang tidak cacat. Ada penyandang cacat yang berhasil menamatkan pendidikan di perguruan tinggi dan mempunyai pekerjaan tetap. Faktor keberuntungan bisa jadi ikut mengambil bagian, tetapi yang membuat ia berhasil mencapai sukses adalah kemauannya yang kuat untuk berubah.

Sumber tulisan :
Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si., SMB II dan Aksesibilitas Penyandang Cacat, dalam http://herususetyo.multiply.com/journal/item/10 ;

Eka, Kantor Sosial Sediakan Aksesibilitas Penyandang Cacat, dalam http://www.enrekangkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=36 ;

Penyediaan Fasilitas/aksesibilitas Penyandang cacat pada bangunan dan sarana umum, dalam http://72.14.235.132/search?q=cache;

www.pu.go.id/ditjen_mukim/htm-lampau/fasilitas-cacat.htm+aksesibilitas+penyandang+cacat&hl=id&ct=clnk&cd=1 ;

Permudah Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat, dalam http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=BeritaDaerah&op=detail_berita_daerah&id=988 ;

Inge Komardjaja, Aksesibilitas untuk Penyandang Cacat, dalam http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0312/03/opini/716784.htm

One response to “Hari HAM dan Aksesibilitas Penyandang Cacat

  1. I am regular visitor, how are you everybody?

    This paragraph posted at this web site is in fact nice.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s