UU Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Solusi atau Mimpi ?

24 Oktober 2011 / 10.15 WIB

KBR68H – Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sampai sekarang masih terjadi. Banyak perusahaan enggan mempekerjakan penyandang disabilitas. Tak hanya itu, kebijakan transportasi baik di Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia belum mengakomodasi kepentingan mereka. Akankah Undang-Undang Disabilitas yang disahkan DPR mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas?

Ada sejumlah hambatan yang dialami penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan mengakses transportasi sampai pengabaian peran serta politik. Kementerian Luar Negeri yang mendorong ratifikasi Undang-Undang Penyandang Cacat  menjadi Undang-Undang Konvesi Penyandang Disabilitas meyakini Undang-Undang tersebut mampu memberikan kesetaraan dan  hak bagi penyandang disabilitas. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, dengan disahkannya UU tersebut mencerminkan komitmen dan kepedulian bangsa bagi kemajuan hak asasi manusia penyandang disabilitas.

“Kami Kemenlu salah satu Kementerian yang melakukan inisiasi, mendorong konvensi ini sehingga tanggung jawab ada di kita jadi betul-betul melaksanakannya dengan atau tanpa sanksi. Dengan membuat fasilitas, apakah menunggu diturunkan  Peraturan Pemerintah dulu atau bisa langsung dikerjakan yang bisa kita lakukan kita lakukan, yang belum kita lakukan kita menunggu Peraturan Pemerintah tapi yang penting sifatnya ke arah outcome sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa  menambahkan, pemerintah juga bertanggungjawab dan dipantau oleh Badan Ham Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait perlakuan negara terhadap penyandang disabilitas.

Bagaimana soal implementasinya? Kementerian Sosial yang menjadi ujung tombak pelayanan sosial bagi  penyandang disabilitas juga ragu soal implementasi Undang-Undang tersebut.  Menurut Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Makmur Sunusi, tidak ada hukuman bagi pemerintah pusat dan daerah yang tidak melaksanakan UU itu. Kata dia, saat ini diperlukan Peraturan Pemerintah untuk mengikat  peran serta masyarakat, pemerintah  pusat dan daerah dalam menjalankan implementasi Undang-Undang tersebut.

“Kita akan membuat semacam report ke Badan PBB di Jenewa mengenai ratifikasi itu memberikan perlindungan kepada orang-orang penyandang cacat. Dulu kita punya Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat tapi itu kan masih sangat stigmatis masih sangat berbasis pelayanan services nah kita ingin kalau konvensi itu arahnya pada perlindungan, pada right base, perlindungan hak-hak mereka, bagaimana mewujudkan hak-hak mereka, partisipasi mereka termasuk partisipasi politik. Pesimis atau tidak justru kita mengharapkan dengan ratifikasi ini memperkuat posisi kita untuk melakukan implementasi UU no. 4 tahun 1997. Apakah ada hukuman bagi pemda yang tidak menjalankan UU ini? Belum ada itu mungkin akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”

Harapan manis dari pengesahan Undang-Undang itu juga diutarakan Anggota Komisi Sosial DPR Muhammad Baghowi. Kata dia, DPR mendorong terciptanya lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Caranya, melalui ratifikasi konvensi Internasional tentang hak penyandang disabilitas, kesetaraan akan tercipta.

“Di kita perhatian terhadap penyandang cacat kurang maksimal misalnya mau naik kereta, mau naek bis, sehingga buat mereka yang ada kecacatan secara fisik itu tidak ada kecuali di penerbangan, kemudian juga tempat-tempat umum baru rata-rata di hotel. Kemudian yang mengalami kecacatan tadi itu supaya mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga mental mereka pada saat bekerja akan lebih bagus. Tidak hanya sekedar menerima tetapi juga berkarya karena banyak juga mereka terkendala secara fisik tapi mental, iQ, kemampuan itu luar biasa”

Janji manis nampaknya sudah sering dikecap oleh penyandang disabilitas. Salah satu pengurus lembaga penyandang cacat  dari Persatuan Penyandang Cacat Indonesia Siswadi mengakui pesimistis dengan implementasi UU Disabilitas itu. Kata dia, PPCI akan terus berjuang untuk menyadarkan masyarakat dan pemerintah dalam memberikan hak-hak manusiawi kepada penyandang disabilitas.

“Nggak, nggak menjamin itu masih tetap ada karena itu menyangkut paradigma, kultur dan peradaban masyarakat, implementasinya masih sangat kurang dan bahkan masih nol. Undang-Undang No. 4  Tahun 1997 itu basic asumsi undang-undang masih menggunakan basic charity atau belas kasihan sementara Konvensi ini paradigmanya sudah human rights, dalam salah satu pasal disebutkan negara mengakui tentang kesejahteraan penyandang disabilitas meliputi perumahan, makanan termasuk pakaian”

Siswadi menambahkan diperlukan waktu agar implemantasi Undang-Undang ini bisa mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.

Sumber : http://www.kbr68h.com/feature/laporan-khusus/14014-uu-konvensi-hak-penyandang-disabilitas-solusi-atau-mimpi-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s